Andai Aku Menteri Toleransi

            Ketika segala kerusakan moral, lingkungan, dan sistem terjadi di berbagai sudut Indonesia, kepada siapa kita akan mengadu? Para wakil rakyat? Atau justru Presiden? Lantas apakah dengan kebijakan politis saja cukup untuk menghapus segala ketimbangan toleransi yang berbuah pada berbagai macam diskriminasi.

sumber: kumparan

Diskriminasi bukan hanya terjadi pada ras atau agama, tetapi juga pada lingkungan dan pendidikan. Lantas, dimanakah kita bisa menemukan toleransi yang sesungguhnya? Ketika toleransi menjadi semacam bayangan absurd, siapa yang bisa menjadikannya menjadi konkrit? Menteri Toleransi memiliki tugas mulia dalam mengurai segala macam diskriminasi yang ada saat ini.

* * *

            Dalam alur pendidikan di sekolah, nilai  toleransi disematkan dalam pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Salah satu mata pelajaran yang rata-rata dianggap gampang oleh siswa-siswa di sekolah saya. Terbukti dengan cetakan nilai rapor PKN yang selalu di atas 80, terlepas dari standar nilai kompetensi minimum atau tidak.

            Toleransi yang diajarkan di sekolah tampaknya hanya berkutat pada masalah hubungan antar pemeluk agama. Seharusnya toleransi bisa dimaknai lebih dalam sebagai hubungan personal dan universal.

            Kenyataan implementasi toleransi di Indonesia justru bertolak belakang dengan nilai-nilai pancasila. Terbukti dengan maraknya berbagai peristiwa diskriminasi berikut ini:

1. Kerusakan lingkungan: Diskriminasi pada alam

sumber: tasidola.com

2. Anarkisme: Diskriminasi persatuan

Sumber: radarcirebon.com

3. Korupsi: Diskriminasi kepentingan rakyat

Sumber: sketsanews.com

4. Contekan Ujian Nasional: Diskriminasi pada pendidikan

Sumber: harian analisa

5. Perampokan warisan bangsa: Diskriminasi budaya

Sumber: kompasiana

Berbagai peristiwa di atas selayaknya perlu diberbaiki. Bukannya malah dianggap sebagai hal yang wajar di Indonesia. Hingga menjadi tontonan yang langganan menghiasi layar televisi. Diputar berulang-ulang seperti berpuluh episode sinetron yang tak menemukan jalan keluar. Tak patut diteladani, tapi kejadian anti-toleransi tersebut terjadi sebagai akibat tak ada penghargaan pada bangsa dan tak ada yang menengok sejarah bangsa kita. Pada masa Majapahit, toleransi antarumat beragama sangat dijunjung tinggi, terbukti dengan adanya makam Islam di Troloyo.  Kerajaan Majapahit juga mampu bertoleransi pada lingkungan dengan baik. Terbukti dengan banyaknya kanal yang mereka bangun sebagai saluran irigasi, transportasi, dan mencegah banjir.
Upaya-upaya pemerintah untuk menegakkan toleransi pada masyarakat Indonesia belum sepenuhnya optimal. Berbagai macam kabar diskriminasi terus tersiar di negeri kaya budaya ini tanpa penyelesaian yang berarti. Peran badan penegak hukum saja tak cukup untuk menyelesaikan semua perkara yang perlu dimediasikan dengan nilai-nilai toleransi. Untuk itu, menteri toleransi hadir untuk memperkenalkan wajah toleransi yang sebenarnya. Beberapa program kerja menteri toleransi ialah sebagai berikut:

1.      Kurikulum: nilai toleransi diperkuat dalam pendidikan karakter

2.      Guru teladan toleransi: melatih semua guru di pelosok negeri untuk menjadi contoh toleransi yang baik bagi siswa

3.      Perpustakaan toleransi: menyediakan bacaan tentang wacana toleransi yang mencerahkan

4.      Museum toleransi: menyediakan diorama toleransi pada setiap museum di seluruh Indonesia

5.      Mengadakan festival toleransi: wadah interaksi antar semua pemeluk agama dalam satu atap bhineka tunggal ika

Sederet visi menteri toleransi di atas ialah langkah sederhana dalam mewujudkan Indonesia yang madani. Saya bangga dengan kekayaan budaya Indonesia yang dikagumi oleh berbagai warga dunia: mulai dari keelokan batik sampai eksotiknya raja ampat. Saya ingin semua kekayaan benda dan nonbenda Indonesia itu tetap utuh dan lestari.

Sumber: Colors.Id

Untuk itu kita semua perlu menjaganya dengan toleransi yang hakiki. Mungkin menteri toleransi memang belum pernah ada sebelumnya. Tapi saya harap ketika pemerintah / presiden membaca ini, mereka bisa lebih mempertimbangkannya. Demi keberlanjutan Indonesia tercinta.